Pendahuluan

Dalam tata kelola anggaran negara, dua frasa ini kerap menjadi momok: mark up dan proyek siluman. Keduanya bukan sekadar terminologi teknis keuangan, melainkan representasi dari tindak pidana korupsi yang sistematis dan merugikan keuangan negara secara masif. Artikel ini mengupas unsur hukum, modus operandi, dan konsekuensi yuridisnya menurut hukum pidana Indonesia.

Pembahasan

1. Dekonstruksi Konsep: Memahami Modus Operandi

Mark Up Proyek: Tindakan dengan sengaja membengkakkan nilai proyek di atas harga wajar. Caranya bisa dengan memalsukan harga, membayar lebih mahal dari pasar, atau menggelembungkan volume pekerjaan.

Proyek Siluman (Fiktif): Proyek yang sama sekali tidak ada realitas fisik/jasa. Hanya ada di dokumen untuk mengalirkan dana negara ke pihak tertentu.

2. Dasar Hukum dan Pemidanaan

Kedua praktik ini merupakan bentuk tindak pidana korupsi menurut UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001. Pasal yang relevan:

• Pasal 2 ayat (1): Melawan hukum, memperkaya diri/orang lain, merugikan negara.
• Pasal 3: Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, menguntungkan diri/orang lain, merugikan negara.
• Pasal 8: Menerima hadiah/janji (suap) terkait jabatan.

3. Unsur-Unsur dan Pembuktian

Pembuktian memerlukan auditor keuangan dan ahli forensik digital. Unsur penting:

• Dokumen anggaran dipalsukan (RAB digelembungkan).
• Ketidakwajaran harga dibanding pasar atau NPS.
• Ketiadaan barang/jasa (proyek fiktif).
• Aliran dana dari rekening negara ke pelaku.
• Unsur kesengajaan (mens rea).

4. Konsekuensi Hukum: Pidana Berat

• Pidana penjara: Minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup.
• Denda: Rp200 juta – Rp1 miliar.
• Uang pengganti: Sebesar kerugian negara.
• Pidana tambahan: Pencabutan hak, penutupan perusahaan, dll.

5. Pencegahan dan Upaya Hukum

• Penguatan sistem pengadaan (e-procurement).
• Pengawasan internal & eksternal (APIP, BPKP, BPK).
• Perlindungan whistleblower.
• Komitmen pimpinan instansi.

Kesimpulan

Mark up dan proyek siluman adalah kanker dalam pengelolaan keuangan negara. UU Tipikor sudah menyediakan instrumen hukum tajam, namun efektivitasnya bergantung pada integritas aparat, pengawasan yang kuat, dan partisipasi masyarakat. Memberantas korupsi adalah keniscayaan demi Indonesia yang adil dan sejahtera.